Diskepang

Papua Barat Menuju Swasembada Pangan

KETAHANAN pangan menjadi satu dari lima program prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019 yang dilakukan di wilayah Papua dan Papua Barat. Namun, minimnya infrastruktur transportasi di wilayah timur menyebabkan biaya logistik menjadi mahal.

Hasil pertanian pun tidak bisa mendapatkan harga yang baik. Hal tersebut lantas berimbas pada tidak meratanya pertumbuhan ekonomi, termasuk di wilayah Papua Barat.

Sejauh ini, menurut Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pemprov Papua Barat, Ir. Rudy Johanis Kabes, M.Ec.Dev, infrastruktur jalan sudah ada tapi belum ada peningkatan.

“Kalau jalan sudah bisa menuju sentra produksi, ini akan bagus sekali. Konektivitas terjadi, akses jalan bisa kita buat ke pasar,” kata Rudy, saat berbincang dengan PORTONEWS di kantor Badan Penghubung Papua Barat, Jakarta, (26/3/2019).

Ia mengatakan, terkait dengan ketahanan pangan adalah suatu kondisi dimana masyarakat bisa memenuhi kebutuhan pangannya dan bisa mengonsumsinya dengan baik. Bagaimana mereka bisa menyediakan pangan, mengakses pangan, dan mengkonsumsi sesuai asupan gizinya. Itulah sebabnya ketahanan pangan Papua Barat mengarah pada kemandirian dan berdaulat.

Gubernur Papua Barat Drs.Dominggus Mandacan membuka Rpat Koordinasi Teknis
(Rakornis) Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Se- Provinsi Papua Barat
di Oriestom Bay Hotel, Kabupaten Manokwari, hari Selasa (27/3/2018).

Tahun 2018 lalu, Pemprov Papua Barat menerima dana dari pusat sebesar Rp5 miliar untuk dialokasikan ke program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dengan sasaran Kelompok Wanita Tani (KWT).

Melalui KWT yang tersebar di 12 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Papua Barat, maka kaum wanita tani ini diberdayakan untuk ikut meningkatkan gizi keluarga dengan menanam sayuran serta mengolah produk-produk tanaman yang bisa memiliki daya jual. Pemprov juga memberikan bantuan melalui pengadaan-pengadaan mesin, misalnya untuk olah keripik atau sagu.

Selanjutnya, pada 2019 ini, Dinas Ketahanan Pangan Pemprov Papua Barat mendapat tambahan anggaran sebesar Rp7 miliar dan disebar ke 12 kabupaten/kota Masing-masing daerah mendapatkan Rp117 juta yang digunakan untuk meningkatkan ketahanan pangan.

Tidak hanya itu, Pemprov Papua Barat juga menekankan bahwa penting sekali menjaga kemandirian dan daulat pangan. Berkaca pada ketersediaan beras di tahun 2017 sebesar 17.437 ton, sementara Pemprov melakukan impor beras sebanyak 109.458 ton. Sehingga ketersediaan pangan menjadi 126. 895 ton. Meski demikian, impor masih saja terjadi.

“Kita jangan sampai impor, harus swasembada beras tapi dilakukan oleh petani dari unsur kedaulatannya jadi kita berdayakan petani sehingga bisa produksi sendiri,” ujar Rudy.

TNI Manokwari mendampingi petani dalam mengelolah dan menanam padi.

Berdasarkan catatan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunanan, produktivitas yang terukur secara intensif adalah jenis komoditas padi. Rata-rata produksi sekitar 4-4,5 ton tapi ada daerah-daerah tertentu bisa mencapai 7 ton, contohnya seperti di Kabupaten Manokwari Selatan sudah 7 ton per hektar produktivitasnya.

“Adanya perbedaan produksi yang cukup jauh itu karena ada daerah-daerah yang dulunya eks transmigrasi karena petaninya konsentrasi memusatkan komoditas itu secara baik, tentu produksinya bisa bagus,” ucap Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunanan Yacob S. Fonataba, SP, MSi.

Selain itu, ia menambahkan, ada juga perbedaan dari sumber daya manusianya (SDM), serta dari sarana pendukungnya. “Nah, kalau di daerah-daerah transmigrasi itu SDMnya sudah sangat bagus. Kebanyakan orang transmigrasi berasal dari orang luar Papua dan sudah terbiasa dengan budidaya padi. Keadaan tersebut justru membantu dalam proses produksi,” tambahnya.

Sementara, dari sarana pendukung, seperti pupuk, pestisida, kebutuhan itu belum terpenuhi untuk penanggulangan organisme pengganggu tanaman (OPT). Contoh seperti pupuk, harusnya dibutuhkan 150 kg/hektar, tapi petani hanya bisa memenuhi 100 kg/hektar. Alhasil, modal usaha juga turut menjadi faktor tidak tercapainya target produksi di sektor pertanian.

“Program-program pengembangan untuk semua komoditas bersumber dari, tetapi hanya ada sedikit kendala di kondisi Papua, yakni untuk penyiapan benih tidak ada di sana. Kalau kita beli benih dari luar disiapkan dana Rp9.800/kilogram, kita tidak bisa beli. Di sana harga benih sudah mencapai Rp12.000-15.000 per kilogram, jadi ada selisih yang susah dipenuhi masyarakat. Kendala dari modal usaha itu yang berat, membuat petani kesulitan,” papar Yacob.

Berbagai cara pun ditempuh untuk mengatasi hal-hal tersebut. Diantaranya, secara rutin memanfaatkan anggaran daerah dengan program-program sesuai dengan rencana strategi yang ada mengacu pada RPJM Gubernur. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunanan juga melakukan inisiasi dengan pihak lain.

“Sekarang kita gencar melakukan pertemuan dengan mitra-mitra, melakukan pendampingan untuk menjaga kelestarian hutan tapi juga untuk bagaimana meningkatkan perekonomian masyarakat,” ungkap Yacob.

Contoh lain datang dari dari sektor peternakan seperti daging ayam. Sampai saat ini, Papua Barat masih tergantung pada impor yaitu sekitar 4.081 ton, sedangkan yang diproduksi baru 76 ton. Ini artinya juga belum terjadi swasembada.

Oleh sebab itu, pembinaan terhadap petani juga terus dilakukan, baik itu dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Pemprov Papua Barat.

“Kita bina petani supaya bisa mandiri, sehingga di tahun 2022 kita punya ketahanan pangan sudah mantap. Disamping itu, kita juga bisa meningkatkan Indeks Ketahanan Pangan di atas 70%, sampai mencapai target 80%. Inilah yang mau kita kejar,” jelas Rudy.

Rudy mengungkapkan, sejauh ini baru sektor perikanan saja yang sudah bisa swasembada, dikarenakan Papua Barat memiliki wilayah perairan luas dengan sumber daya alam ikan melimpah. Hanya saja tinggal bagaimana Pemprov mulai melakukan ekspor ikan, tentunya berguna untuk devisa daerah.

Perlahan namun pasti, Papua Barat terus bergerak demi mencapai sasaran utama, yakni tercapainya visi Gubernur menjadikan Papua Barat sebagai daerah aman, sejahtera, dan bermartabat. Dan, tugas Dinas Ketahanan Pangan adalah membuat seluruh masyarakat sejahtera.

Ukuran sejahtera itu, menurut Rudy bisa dilihat dari IPM Papua Barat. Tahun 2017 angka IPM sebesar 62, 21%. Jumlah tersebut sedikit meningkat pada 2018, yaitu 63%. Sementara itu,tingkat kemiskinan menurun ke angka 22% di 2018, dimana sebelumnya berada di angka 23% pada 2017. Jika program ini berjalan bagus berarti bisa mensejahterakan masyarakat, kemiskinan akan menurun.

“Kami menyumbangkan pangan dalam arti luas, ada sektor pangan saling terkait dari sisi daya beli,” terangnya.

Dengan APBD Rp15 miliar, jumlah tersebut dinilai kurang untuk memenuhi kebutuhan sektor pertanian masyarakat Papua Barat.

“Kita berharap di tahun 2020 mungkin porsi anggaran sudah berubah di bidang ekonomi termasuk sektor pangan. Karena porsi anggaran di bawah APBD besarannya 5%. Karena itulah kami giat mencari relasi-relasi salah satunya di Jakarta untuk mendapatkan peluang dana dari stakeholder lain,” tuturnya.

Pemprov Papua Barat memang membuka tawaran peluang seluas-luasnya untuk investasi di daerahnya pada sektor pertanian. Caranya adalah dengan mencari mitra kerja misalnya melalui Government to Government atau Business to Business.

Hal terpenting adalah pihak pemerintah daerah setempat mampu memberdayakan petani, peternak dan nelayan. Jika cara tersebut direspon dengan baik, maka bisa dijadikan regulasi dalam melaksanakan program kegiatan.

“Kita ingin membangun tidak dengan cara klasik. Keinginan kita adalah pemberdayaan ekonomi bisa membuat masyarakat mandiri, makanya kalau kita bergantung dengan dana 5% tidak cukup. Kita baru usul untuk 2020. Jadi, pelayanan ke masyarakat bisa bagus dan masyarakat bisa mandiri,” jelas Rudy.

Seperti diketahui, Papua Barat memiliki potensi alam luar biasa yang dapat dikelola sebagai sumber perekonomian daerah. Sebut saja, wisata bahari, tanaman lokal sagu yang tumbuh lebat di kawasan hutan, dan industri perkapalan. Contoh itu bila dimanfaatkan dengan baik tentu bisa menjadi sumber pendapatan, tidak hanya bagi pemerintah daerah melainkan yang terpenting bagi masyarakat itu sendiri, setidaknya untuk 5-10 tahun kedepan.

Berkaitan dengan sagu sebagai komoditas lokal Papua Barat, jenis ini masuk kedalam tanaman hutan. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan turut menata komoditas itu menjadi blok-blok yang jelas. Kilang sagu juga akan dibangun oleh petani melalui bantuan dana dari Pemprov.

“Dari segi pemanfaatannya kita mulai melengkapi dengan alat-alat untuk mengolah, seperti tepung sagu. Sekarang sudah ada perusahaan di Sorong Selatan yang mengolah lebih lanjut. Kita masih bersifat penataan dan memberikan bantuan skala mikro,” terang Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan.

Selain mendirikan kilang sagu, program lainnya yang akan diluncurkan dalam waktu dekat adalah program konsumsi pangan lokal bertema one day no rice atau satu hari tanpa makan nasi. Masyarakat dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan lokal, entah itu ubi-ubian, sagu, dan jenis makanan lainnya yang bersifat lokal agar tidak tergantung pada beras saja.

“Kami sedang menunggu turunnya SK Gubernur untuk program one day no rice ini. pelaksanaan program itu akan dilakukan seluruh wilayah Papua Barat,” ungkap Rudy. (Sumber:portonews.com)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close